Tepi Barat

Serangan Israel terhadap kamp-kamp pengungsi di Tepi Barat yang diduduki telah mendominasi berita utama.

Israel telah menewaskan sedikitnya 20 orang sejak melancarkan serangan terhadap kota-kota dan kamp-kamp pengungsi di Jenin, Nablus, Tubas dan Tulkarem pada Rabu malam.

Inilah yang perlu Anda ketahui tentang serangan ini dan kamp-kamp pengungsi di wilayah pendudukan yang terkena dampaknya.

Apa itu Tepi Barat yang diduduki? Siapa saja pengungsi di sana?

Tepi Barat yang diduduki adalah bagian dari Palestina bersejarah di tepi barat Sungai Yordan, luasnya 5.650 km persegi (2.180 mil persegi) merupakan wilayah terkurung daratan yang dikelilingi oleh Israel, Yordania, dan Laut Mati.

Sekitar tiga juta warga Palestina tinggal di sana, bersama dengan semakin banyaknya warga Israel yang membangun pemukiman dan pos-pos ilegal di tanah yang diambil paksa dari keluarga Palestina.

Tepi Barat memiliki sekitar 871.000 pengungsi terdaftar, seperempatnya tinggal di 19 kamp pengungsi, keturunan warga Palestina yang dibersihkan secara etnis dari rumah dan tanah mereka untuk memberi jalan bagi pembentukan Israel pada Nakba tahun 1948.

Apa hubungannya dengan Gaza?

Tepi Barat dan Gaza yang diduduki keduanya merupakan bagian dari Palestina tetapi dipisahkan satu sama lain oleh negara Israel.

Baik Gaza maupun Tepi Barat diduduki oleh Israel pada tahun 1967 dan tetap demikian selama beberapa dekade, hingga Israel menarik diri dari Gaza pada tahun 2005.

Israel masih menyerang Gaza, dan telah menewaskan lebih dari 40.000 orang dan melukai hampir 100.000 orang.

Taktik yang digunakan Israel di Gaza telah dirujuk oleh beberapa menteri Israel yang menuntut agar hal yang sama dilakukan dalam serangan di Tepi Barat yang diduduki, termasuk memaksa orang keluar dari rumah mereka untuk membersihkan area tertentu.

Apa artinya Tepi Barat ‘diduduki’?

Dalam perang tahun 1967, Israel mengambil tanah yang ditetapkan oleh PBB sebagai bagian dari negara Palestina di masa depan dari Yordania.

Bahkan dengan berdirinya Otoritas Palestina setelah Kesepakatan Olso, tentara Israel beroperasi tanpa kendali dan secara efektif mengendalikan wilayah dan masih mengendalikan beberapa fungsi administratif dan pemerintahan yang penting.

Pada akhirnya, warga Palestina bahkan tidak menguasai tanah mereka sendiri.

Secara teori, batas pendudukan Israel di Tepi Barat seharusnya diatur oleh hukum internasional.

Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949, pemindahan sebagian atau seluruh penduduk pendudukan ke wilayah yang direbutnya – seperti warga Israel yang membangun pemukiman di tanah Palestina – adalah ilegal.

Pada tahun 2004 dan 2016, Mahkamah Internasional (ICJ) dan Dewan Keamanan PBB mengatakan pembangunan pemukiman Israel di Tepi Barat adalah ilegal.

Pada bulan Juli tahun ini, ICJ kembali memutuskan bahwa kehadiran Israel di Tepi Barat adalah melanggar hukum dan harus diakhiri “secepat mungkin”.

Jadi, apakah pembangunan pemukiman baru sudah selesai?

Sama sekali tidak.

Meskipun pembangunan permukiman terbilang lambat hingga tahun 1980-an, pembangunan telah melonjak sejak saat itu, dengan ratusan permukiman dan pos terdepan baru didirikan.

Sebelum 7 Oktober, lebih dari 700.000 warga Israel tinggal di Tepi Barat di lebih dari 150 pemukiman ilegal dan banyak pos terdepan.

Jumlahnya meningkat drastis setelah 7 Oktober.

Menurut Israel, pemukiman itu diperlukan untuk keamanan dan berfungsi sebagai penyangga terhadap negara-negara Arab yang bermusuhan, selain terhadap Iran.

Israel juga mengatakan Perjanjian Oslo tidak secara eksplisit melarang permukiman di semua wilayah dan beberapa diizinkan berdasarkan ketentuan perjanjian.

Pemukim Israel juga mengklaim wilayah Yahudi yang disebutkan dalam Alkitab di Samaria dan Yudea, keduanya di Tepi Barat modern, menggunakan pembenaran agama untuk mengambil tanah Palestina.

Bagaimana warga Palestina Tepi Barat menanggapi pendudukan?

Singkatnya, dengan perlawanan dan kemarahan.

Puluhan ribu warga Palestina telah terbunuh selama pendudukan Israel di Tepi Barat.

Pengungsian, perampasan, kurangnya hak, kesulitan ekonomi dan kontrol militer atas kehidupan sehari-hari telah mengobarkan kemarahan rakyat Palestina.

Namun, penyitaan tanah secara sistematis yang terus berlanjut untuk pembangunan pemukiman Israel telah menyebabkan kemarahan paling besar.

Apakah Palestina memberontak?

Telah terjadi dua Intifada (pemberontakan) terhadap pendudukan Israel.

Intifada pertama, 1987-1993, dimulai dengan protes dan demonstrasi, termasuk pelemparan batu dan pembangkangan sipil, sebelum meningkat menjadi pemberontakan yang meluas.

Respons militer Israel – jam malam, penangkapan massal, dan penggunaan peluru tajam dan gas air mata – memperburuk situasi dan menuai kritik internasional.

Israel menewaskan sekitar 1.000 warga Palestina, sekitar 250 di antaranya adalah anak-anak. Sebanyak 160 warga Israel tewas dalam pertempuran tersebut.

Intifada Kedua, tahun 2000 hingga 2005, dipicu oleh kunjungan provokatif Perdana Menteri Israel saat itu, Ariel Sharon, ke kompleks Masjid Al-Aqsa.

Demonstrasi dan pelemparan batu dengan cepat berubah menjadi kekerasan saat Israel merespons dengan kekuatan yang luar biasa.

Sekitar 3.000 warga Palestina dan lebih dari 1.000 warga Israel, serta 64 warga negara asing, terbunuh.

Respons Israel – operasi militer besar-besaran, pembunuhan tertarget, dan serangan besar-besaran – dikritik keras oleh badan-badan internasional dan kelompok-kelompok hak asasi manusia.

Seperti apa kehidupan di Tepi Barat saat ini?

Singkatnya, “sulit”. Terkadang, terasa mustahil.

Pos pemeriksaan dan pembatasan pergerakan lainnya merupakan tantangan sehari-hari yang dihadapi setiap warga Palestina di Tepi Barat.

Di kamp-kamp pengungsian, kepadatan penduduk dan buruknya infrastruktur memperburuk kesulitan yang dihadapi oleh keluarga-keluarga yang rumahnya seringkali tidak dapat diingat lagi.

Tembok pemisah Israel, yang telah memagar sebagian besar Tepi Barat sejak pembangunan dimulai pada tahun 2002, membatasi akses warga Palestina terhadap sumber daya dan pekerjaan.

Tembok pembatas tersebut dianggap ilegal oleh ICJ pada tahun 2019 dan telah dikutip sebagai bukti kebijakan apartheid Israel oleh kelompok-kelompok hak asasi manusia di seluruh dunia.