Sri Mulyani Mengungkapkan Realisasi Belanja Pemerintah

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan realisasi belanja pemerintah merupakan motor penggerak dari upaya pemulihan ekonomi di tengah pandemi COVID-19 saat ini.

“APBN menjadi motor penggerak pemulihan ekonomi yang luar biasa, terutama pada semester I,” ujar dalam keterangan pers usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna (SKP) Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), melalui konferensi video, Senin (05/07/2021).

Menkeu memaparkan, realisasi belanja negara pada Semester I-2021 mencapai  Rp1.170,1 triliun atau 42,5 persen dari target tahun 2021. Belanja ini naik 9,4 persen dibanding tahun lalu yang hanya tumbuh 3,4 persen. Kenaikan belanja negara tersebut dipicu oleh besarnya belanja pemerintah pusat, yaitu sebesar Rp796,3 triliun atau naik 19,1 persen dari tahun sebelumnya.

“Ini penyumbangannya terutama dari belanja kementerian dan lembaga, yaitu Rp449,6 triliun atau 43,6 persen dari total [alokasi] belanja kementerian/lembaga. Belanja K/L (kementerian/lembaga) ini melonjak 28,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya,” paparnya.

Selanjutnya, belanja non-K/L pada Semester I mencapai Rp346,7 triliun, meningkat 8,9 persen dari tahun 2020. Sedangkan realisasi transfer ke daerah dan Dana Desa  baru mencapai Rp373,9 triliun atau terkontraksi 6,8 persen dibandingkan realisasi tahun lalu yang mencapai Rp400,9 triliun.

“Ini pun sesudah ditransfer ternyata masih ada SILPA atau berarti belum kemudian dipakai langsung oleh para pemerintah daerahnya,” ujar Menkeu.

Di sisi pendapatan, pada Semester I total penerimaan negara mencapai Rp886,9 triliun, atau 50,9 persen dari target tahun ini yang mencapai Rp1.743,6 triliun.

“Jadi kalau dilihat dari penerimaan negara, terjadi geliat pemulihan ekonomi yang terekam cukup kuat. Pertumbuhan pendapatan negara 9,1 persen, ini dibandingkan tahun lalu yang mengalami kontraksi 9,7 persen, ini adalah suatu kenaikan yang sangat tinggi dan bagus,” tutur Menkeu.

Penyumbang terbesar dari pendapatan tersebut adalah penerimaan pajak yang mencapai Rp557,8 triliun atau 45,4 persen dari total alokasi anggaran dan tumbuh 4,9 persen dari tahun sebelumnya.

“Tahun lalu penerimaan pajak kita mengalami hantaman yang sangat kuat, yaitu kontraksinya sampai 12 persen atau hanya Rp531,8 triliun. Jadi, sekali lagi, juga dari sisi penerimaan pajak terjadi pemulihan dari minus 12 persen [tahun lalu], sekarang melonjak atau mengalami pertumbuhan  mendekati 5 persen,” terang Menkeu.

Sedangkan, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp122,2 triliun atau 56,9 persen dari target tahun 2021 yaitu sebesar Rp215 triliun. Realisasi ini tumbuh sebesar 31,1 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya tumbuh 8,8 persen.

“Jadi terjadi kenaikan yang meloncat lebih tinggi lebih dari tiga kali lipat dari pertumbuhan penerimaan kepabeanan dan cukai,” ujar Menkeu.

Kemudian untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah sebesar Rp206,9 triliun, tumbuh sebesar 11,4 persen dibandingkan tahun 2020. “Ini juga suatu pemulihan yang luar biasa karena tahun lalu PNBP kita mengalami kontraksi 11,2 persen,” ujarnya.

Secara keseluruhan, tutur Menkeu, selisih pendapatan dan belanja negara mencapai Rp283,2 triliun. “Untuk realisasi semester ini kita mengalami defisit Rp283,2 triliun atau 1,72 persen,” tuturnya.

Akselerasi Vaksinasi untuk Pemulihan Ekonomi
Pada kesempatan itu, Menkeu menyampaikan penanganan COVID-19 masih akan sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia di Semester II tahun ini. Terkait hal itu, pelaksanaan vaksinasi menjadi salah satu elemen yang kritikal.

“Untuk itu, kecepatan imunitas yang bisa dimunculkan di masyarakat melalui vaksinasi menjadi syarat yang penting dan juga pelaksanaan protokol kesehatan. Sehingga kondisi dari COVID-19 tetap bisa dikendalikan, namun pemulihan ekonomi juga tetap bisa dipertahankan,” ujarnya.

Pemerintah, papar Menkeu, akan terus mengakselerasi gelaran vaksinasi dengan target 181,5 juta penduduk Indonesia untuk mencapai kekebalan komunal atau herd immunity. Target vaksinasi harian pun akan terus ditingkatkan secara berkala bahkan hingga mencapai 3 juta dosis per hari.

“Ini sebuah target yang luar biasa tinggi dan Bapak Presiden tadi menyampaikan bahwa kerja bersama, kerja sama seluruh pihak harus dilakukan untuk meningkatkan target vaksinasi ini. Diminta supaya vaksinasinya bisa dijalankan bahkan pagi, siang, dan malam hari dengan menggunakan seluruh sumber daya, baik yang ada di kementerian, lembaga, TNI, Polri, BKKBN, sampai kepada seluruh dinas dan pemerintah daerah,” ujarnya.

Keberhasilan pelaksanaan vaksinasi ini, imbuh Menkeu, tak hanya akan dapat menciptakan kekebalan komunitas dalam menghadapi COVID-19 tetapi juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Inilah yang akan menjadi syarat penting untuk kita bisa terus menjaga ketahanan masyarakat dari COVID-19, namun, di sisi lain kemudian pemulihan ekonomi bisa dijaga atau dipertahankan momentumnya,” tandasnya.

Terkait pembiayaan yang dibutuhkan untuk penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi, papar Menkeu, pemerintah akan melakukan refocusing anggaran kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp26,2 triliun.

“Dalam Sidang Kabinet ini telah disepakati akan ada refocusing tahap selanjutnya ini untuk membiayai adalah Rp26,2 triliun [dari K/L], plus Rp6 triliun yang berasal dari Transfer Keuangan Dana Desa (TKDD). Anggaran ini kemudian dipakai untuk membiayai berbagai belanja di kementerian/lembaga untuk penanganan COVID-19, baik itu untuk vaksinasi, testing, tracing, maupun untuk biaya perawatan pasien atau tenaga kesehatan,” pungkasnya. TGH/UN

sumber : setkab.go.id