Palestina desak dunia untuk akhiri pendudukan ilegal Israel

Para aktivis dan pakar hukum di Tepi Barat mengatakan putusan hari Jumat oleh Mahkamah Internasional (ICJ), yang menyatakan pendudukan Israel atas wilayah Palestina adalah melanggar hukum, tidak akan banyak membantu memperbaiki kehidupan warga Palestina.

Negara-negara lain sekarang harus menerapkan tekanan kolektif pada Israel untuk mengakhiri kekuasaannya atas Gaza dan Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur yang dianeksasi, jika situasi di sana ingin berubah, kata mereka.

Mahkamah tertinggi di dunia menyimpulkan pada hari Jumat – dengan 12-3 hakim yang mendukung – bahwa Israel secara paksa menggusur warga Palestina dari tanah mereka, mengeksploitasi sumber air, mencaplok sebagian besar wilayah yang diduduki “dengan paksa” dan melanggar hak warga Palestina untuk “menentukan nasib sendiri”.

ICJ juga memutuskan bahwa Israel harus menghentikan semua pembangunan permukiman di Tepi Barat dan harus memberikan kompensasi kepada warga Palestina atas pelanggaran hak asasi manusia di wilayah yang diduduki.

Putusan tersebut merupakan pendapat penasihat tidak mengikat yang diminta oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2022, yang berupaya mengklarifikasi implikasi hukum dari pendudukan Israel di Tepi Barat.

ICJ menghimbau PBB – khususnya Dewan Keamanan dan Majelis Umum – untuk mengambil tindakan guna mengakhiri pendudukan ilegal Israel dengan “cepat”.

Namun, Zainah el-Haroun, juru bicara Al-Haq, organisasi nirlaba Palestina yang berbasis di Tepi Barat yang memantau pelanggaran hak asasi manusia, mengatakan putusan ICJ sebelumnya belum mengarah pada tindakan global terhadap Israel.

Ia merujuk pada pendapat penasihat ICJ tahun 2004 yang menyatakan tembok pemisah Israel dan permukiman di tanah Palestina yang diduduki adalah ilegal. Permukiman tidak hanya tetap berada di Tepi Barat sejak putusan tersebut, tetapi jumlah pemukim Israel yang tinggal di sana juga meningkat dari 250.000 pada tahun 1993 menjadi lebih dari 700.000 pada tahun 2023.

“Keputusan ini tidak ada artinya jika negara ketiga dan komunitas internasional gagal meminta pertanggungjawaban Israel,” katanya kepada Al Jazeera.

“ICJ telah memutuskan bahwa pendudukan Israel adalah tindakan yang melanggar hukum dan harus segera diakhiri. Negara ketiga harus memastikan terwujudnya hak penuh dan total rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan memberikan sanksi atas pendudukan ilegal Israel, yang melanggar hukum internasional,” tambahnya.

Sedikit yang bisa dirayakan

Aktivis Palestina di Tepi Barat mengatakan mereka tidak dapat merayakan putusan ICJ ketika situasi di wilayah yang diduduki lebih buruk dari sebelumnya.

Mereka mengutip perang Israel di Gaza, yang telah menewaskan sedikitnya 38.848 warga Palestina – sebagian besar warga sipil – dan membuat daerah kantong itu tidak dapat dihuni. Gaza juga mengalami wabah penyakit seperti polio dan kolera sementara hampir seluruh penduduk berjuang untuk bertahan hidup dari kekurangan pangan yang disebabkan oleh pengepungan Israel di daerah kantong itu.

Perang Israel di Gaza menyusul serangan yang dipimpin Hamas terhadap pos-pos militer dan komunitas di Israel selatan pada 7 Oktober, di mana 1.139 orang tewas dan 251 orang ditawan.

Perhatian global – dan keterkejutan – atas perang Israel sejak saat itu telah mengalihkan perhatian dari perluasan permukimannya di Tepi Barat, kata para pengamat.

“Setahun yang lalu, keputusan seperti ini akan menjadi keputusan yang hebat. Kita semua akan berpikir ini adalah langkah maju yang hebat,” kata Tasame Ramadan, seorang aktivis hak asasi manusia dari kota Nablus, Tepi Barat. “Namun saat ini, prioritasnya adalah gencatan senjata permanen (di Gaza) dan diakhirinya pendudukan.”

Mohamad Alwan, seorang aktivis hak asasi Palestina yang memantau serangan pemukim di Tepi Barat, menyatakan kekhawatiran serupa tentang apa arti putusan itu di lapangan.

Ia mengatakan bahwa meski ia mengakui putusan itu merusak citra Israel di luar negeri, tidak ada cara bagi pengadilan untuk menerapkan atau menegakkannya.

Selain itu, Alwan mengatakan ia pesimis mengenai apakah negara-negara akan mengambil tindakan terhadap Israel setelah putusan tersebut. Ia mengutip anggapan ketidakpedulian terhadap perintah mengikat ICJ pada bulan Januari, di mana pengadilan tersebut meminta Israel untuk meningkatkan bantuan dan mencegah bahaya lebih lanjut terhadap warga sipil di Gaza setelah menyimpulkan bahwa “hak-hak warga Palestina terancam” berdasarkan Konvensi Genosida.

“Menurut pendapat saya, keputusan ini tidak akan berdampak langsung pada situasi di lapangan,” katanya kepada Al Jazeera.

“Namun, dalam jangka panjang, mungkin ada dampaknya. Dunia kini telah melihat bagaimana Israel membunuh orang dan anak-anak, dan pandangan mereka tentang Israel dan pendudukannya pun berubah.”

‘Nakba adalah tempat semuanya dimulai’

Aktivis Palestina menekankan bahwa putusan penasihat ICJ pada hari Jumat harus dipahami dalam konteks Nakba, atau “Malapetaka”, tahun 1948 ketika milisi Zionis mengusir sekitar 750.000 warga Palestina dari tanah mereka untuk mendirikan negara Israel.

Diana Buttu, pakar hukum Palestina, mengatakan ia berharap ICJ merujuk Nakba untuk menyoroti pola historis perilaku Israel di wilayah yang diduduki.

“Meskipun saya senang dengan hasil kasus ini, saya juga berpikir bahwa fokus hanya pada Tepi Barat dan Gaza mengabaikan gambaran yang lebih besar tentang asal-usul situasi ini dan cara-cara di mana Israel diciptakan, yaitu melalui pembersihan etnis terhadap warga Palestina,” kata Buttu kepada Al Jazeera.

Ia mengkritik Otoritas Palestina (PA), yang memerintah sebagian besar wilayah Tepi Barat dan mewakili rakyat Palestina di dunia internasional, atas bagaimana isu Israel-Palestina biasanya dibingkai oleh dan di dalam komunitas global.

Ia menuduh PA telah lama berhenti memperjuangkan hak warga Palestina tanpa kewarganegaraan untuk dapat menggunakan hak mereka untuk kembali ke rumah dan tanah mereka yang hilang selama Nakba atau menyerukan diakhirinya diskriminasi yang dialami warga Palestina di Israel.

Para ahli dan aktivis sebelumnya menghubungkan kekurangan PA dengan Perjanjian Oslo, yang pertama ditandatangani pada tahun 1993 oleh pemimpin Palestina saat itu Yasser Arafat dan Perdana Menteri Israel saat itu Yitzhak Rabin di halaman Gedung Putih.

“PA sejak lama mengambil posisi bahwa yang terpenting adalah solusi dua negara dan mengakhiri pendudukan, jadi seluruh wacana mereka hanya tentang itu,” kata Buttu.

Ramadan setuju pada pentingnya memusatkan Nakba setiap kali berbicara tentang perluasan permukiman Israel dan perangnya di Gaza.

“Nakba adalah awal dari semua ini. Bagaimana mungkin kita tidak menyebutkan penyebab masalah ini dan di mana semua ini dimulai? Ini bukan cara yang tepat untuk mengatasi masalah seperti ini,” katanya.

“Kami tentu ingin melihat masyarakat internasional mengakui Nakba, mengakui semua orang yang telah gugur pada tahun 1948, dan mengakui konsekuensi Nakba yang masih kita alami hingga kini.”