Marak Website Pemerintah Kena Hack Konten Judi Online, DPR: Harus Jadi Evaluasi
- account_circle Admin
- calendar_month
- comment 0 komentar
FOTO: Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani./Dok/DPR
terkenal.co.id – Anggota Komisi I DPR, Christina Aryani mengungkapkan penyebab konten judi online masih marak muncul di laman instansi pemerintahan. Menurut Christina, hal itu disebabkan lemahnya pengawasan terhadap laman instansi pemerintahan.
“Hal seperti ini terjadi di depan mata dan seakan dibiarkan. Bagaimana pengawasannya? Ini jadi pertanyaan karena marak bahkan kita cek juga terjadi pada situs militer sementara pada laman pemerintah menimpa laman kabupaten, provinsi hingga pusat. Artinya ini masif,” ujar Christina kepada wartawan di Jakarta, Senin (24/7/2023).
Selain itu, kata Christina, maraknya konten judi daring muncul di laman instansi pemerintahan menunjukkan lemahnya sistem keamanan laman pemerintah sehingga mudah diretas. Christina pun mendesak Kemenkominfo bersama BSSN segera mengambil langkah agar penyusupan konten judi online pada laman pemerintahan bisa segera diatasi.
Berdasarkan data Kemenkominfo, ditemukan sebanyak 2.099 link judi online dari 286 nama domain di laman instansi pemerintahan. Dari laporan publik yang masuk terdapat 606 link dari 318 nama domain “go.id” dan 142 nama domain “ac.id” yang biasa dipakai instansi pendidikan.
“Di tengah banyak isu kebocoran data, yang sudah sejak lama kita ingatkan juga untuk memperkuat proteksi keamanan siber, kejadian seperti ini makin membuat kita dianggap lemah padahal ada program dan anggaran untuk itu,” tegas Christina.
Christina pun mendorong Kementerian Kominfo dan BSSN segera duduk bersama melakukan evaluasi serius, termasuk jika memperbaiki jika ditemukan adanya kelalaian atau sistem kerja yang keliru. Apalagi, Christina mengaku mendapatkan laporan banyak laman instansi pemerintah dikembangkan dengan sistem penganggaran tahunan dan ada kontrak alih daya pengelolaan dengan pihak ketiga. Dengan skema itu, pengawasan dan pemeliharaan cenderung tidak lagi terjamin jika kontrak dengan pihak ketiga berakhir.
“Hal seperti ini harus jadi evaluasi juga. Malu kita, negara yang sudah siap digitalisasi di semua aspek lalu hal fundamental menyangkut perlindungan dan pengawasan sistem ternyata masih lemah. Padahal saya yakin SDM kita andal dan mampu untuk lakukan ini. Mungkin ada sistem kerja yang perlu dibenahi,” jelas Christina.
Lebih lanjut, Christina mengatakan DPR akan terus memonitor isu ini supaya mendapat perhatian. Apalagi, katanya, saat ini Budi Arie Setiadi yang dilantik sebagai Menteri Kominfo merupakan wajah baru di Kementerian Kominfo yang harusnya juga bersemangat melakukan pembenahan.
“PR di Kominfo itu banyak. Kami dorong Pak Menteri agar detail memperhatikan soal-soal keamanan sistem informatika kita untuk ditindaklanjuti dengan aksi nyata dan terukur,” kata Ketua DPP Partai Golkar itu.
Sumber: Beritasatu
- Penulis: Admin
Saat ini belum ada komentar