Ketum HMI Cabang Samarinda Dukung Kepentingan PT Pelindo dan KSOP: Kader HMI Murka
- account_circle Admin
- calendar_month
- comment 0 komentar
Ilustrasi bendera HMI berkibar.
Independensi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Samarinda dipertanyakan kader HMI Komisariat Politani.
Hal itu dikarenakan menuntut klarifikasi dari Ketua Umum HMI Cabang Samarinda, Syahril Saili, yang diduga berpihak kepada PT Pelindo dan KSOP (Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan), serta mengkhianati independensi organisasi.
“Sikap HMI Cabang Samarinda yang menolak pencopotan General Manager (GM) Pelindo Samarinda dan terkesan membela kebijakan KSOP tanpa alasan yang jelas menimbulkan tanda tanya besar: Apakah HMI masih memperjuangkan kepentingan umat atau telah menjadi alat korporasi dan birokrasi?” kata Ketua Umum HMI Komisariat Politani, Arianto.
Ia juga menyatakan bahwa sikap HMI Cabang Samarinda berpotensi melanggar AD/ART organisasi, yang menegaskan bahwa HMI harus bersikap independen dan tidak boleh terjebak dalam kepentingan korporasi maupun birokrasi yang merugikan masyarakat.
“Kami tidak akan tinggal diam! Jika dalam 3×24 jam tidak ada klarifikasi, kami akan menggerakkan seluruh komisariat di HMI Cabang Samarinda untuk menuntut pertanggungjawaban Ketua Umum! HMI bukan alat perusahaan atau lembaga pemerintah, dan kami tidak akan membiarkan organisasi ini kehilangan marwahnya,” kata Arianto.
“Berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) HMI, ada beberapa pasal yang berpotensi dilanggar oleh HMI Cabang Samarinda dengan sikapnya yang membela kepentingan korporasi dan birokrasi, Pasal 4 AD HMI, Pasal 5 AD HMI, Pasal 8 ayat (1) AD HMI,” kata dia.
Lebih lanjut, kata Arianto, Pelindo dan KSOP Gagal Awasi Pelabuhan, 22 insiden penabrakan jembatan yang berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan (PM) No. 16 Tahun 2023, hali ini merupakan perubahan keempat atas PM No. 36 Tahun 2012, disebutkan bahwa KSOP memiliki tugas utama dalam pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan serta keamanan pelayaran.
Selain itu, KSOP juga bertanggung jawab atas koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan, pengaturan, pengendalian, serta pengawasan aktivitas pelabuhan.
Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa fungsi ini tidak berjalan sebagaimana mestinya! Tercatat sudah 22 kali insiden penabrakan jembatan yang seharusnya bisa dicegah melalui mekanisme pengawasan yang ketat. Lebih parahnya lagi, diketahui ada pilot kapal yang tidak memiliki sertifikasi.
“Di mana tanggung jawab KSOP dan Pelindo dalam pengawasan? Jika fungsi pengendalian berjalan sebagaimana mestinya, mengapa masih terjadi 22 kali insiden penabrakan jembatan? Ini bukan sekadar kelalaian, ini adalah kegagalan sistematis! Dan anehnya, HMI Cabang Samarinda justru membela kepemimpinan yang jelas-jelas gagal menjalankan tugasnya,” ujarnya.
“Ini adalah ujian bagi kepemimpinan HMI Cabang Samarinda, Jika Ketua Umum tidak bisa menjaga independensi organisasi dan justru menjadi perpanjangan tangan korporasi dan birokrasi, maka lebih baik lengser daripada mencoreng nama besar HMI,” pungkasnya
Sampai berita ini diturunkan, Ketua Umum HMI Cabang Samarinda belum berhasil memberikan tanggapan.
- Penulis: Admin
