Ketua DPR: Pemerintah harus mencermati dinamika perekonomian global

terkenal.co.id – Ketua DPR RI Dr. (H.C.)  Puan Maharani mengingatkan pemerintah untuk menyiapkan berbagai langkah antisipatif dalam menghadapi ancaman resesi global saat membuka Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022–2023. Menurutnya, ancaman resesi yang perlu diwaspadai, diantaranya menurunnya permintaan ekspor produk jadi Indonesia dan kenaikan suku bunga di negara-negara maju yang menyebabkan aliran modal ke luar negeri.

“Pemerintah harus mengantisipasi ketidakpastian dan gejolak ekonomi dunia yang masih akan terus berlanjut hingga tahun depan. Ancaman resesi global terhadap Indonesia yang perlu diwaspadai,” kata Puan saat membacakan pidatonya dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (1/11/2022). Belum lagi melambatnya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya beban biaya usaha akibat depresiasi rupiah yang dipicu oleh tekanan pada kinerja transaksi finansial.

Pemerintah, kata Puan, perlu terus mencermati dinamika perekonomian global dan menyiapkan berbagai langkah antisipatif untuk menjaga ketahanan fiskal dan stabilitas perekonomian nasional. “DPR meminta pemerintah agar terus mencermati dan menyiapkan langkah antisipasi atas berbagai faktor global dan nasional yang dapat memberikan tekanan kepada kemampuan keuangan negara dalam APBN dan kondisi perekonomian nasional,” ujarnya.

Situasi tersebut seiring terganggunya rantai pasok global sebagai dampak konflik Rusia-Ukraina yang telah menimbulkan guncangan hebat, terutama di sektor pangan dan energi yang pada akhirnya mengakselerasi laju inflasi. Kendati demikian, Puan melanjutkan di tengah tingginya ketidakpastian dan tekanan ekonomi yang silih berganti, DPR RI mengapresiasi pemerintah dalam menjaga kinerja perekonomian Indonesia yang cukup baik dan tetap pada trajectory positif.

“Meskipun demikian, Pemerintah harus terus mencermati dinamika perekonomian global dan mempersiapkan berbagai langkah antisipatif untuk menjaga ketahanan fiskal dan stabilitas perekonomian nasional,” katanya.

Tak hanya itu, Puan juga meminta Pemerintah memperhatikan beberapa permasalahan yang dihadapi rakyat. Permasalahan-permasalahan tersebut kerap dikeluhkan masyarakat kepada anggota dewan yang turun ke lapangan di masa reses. “Antara lain kenaikan harga kebutuhan pokok, kenaikan harga bahan bakar minyak, pupuk subsidi untuk petani dan pungutan liar dalam pelayanan publik,” sebut Puan.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPR RI akan fokus pada beberapa isu dan permasalahan yang menjadi perhatian di tengah masyarakat saat ini, antara lain: permasalahan gagal ginjal akut pada anak, ancaman Omicron subvarian XBB yang terdeteksi telah masuk ke Indonesia, bencana alam akibat cuaca ekstrim, persiapan pemilu serentak tahun 2024 oleh penyelenggara pemilu, penegakan hukum tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang serta pengelolaan dan upaya transformasi sepak bola Indonesia secara menyeluruh, penegakan hukum kasus narkoba dan penegakan hukum jejaring judi online yang ada di Indonesia.

Fungsi pengawasan DPR RI diarahkan untuk meningkatkan kinerja kementerian dan lembaga dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh rakyat. Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan terkait agar dapat mendorong kementerian dan lembaga bekerja responsif, terukur, berorientasi menyelesaikan masalah dan komunikatif menghadapi rakyat.

Lebih lanjut, Puan meminta anggota dewan agar selalu mengevaluasi pelaksanaan rekomendasi dan kesimpulan rapat kerja dengan mitra. Puan juga berpesan supaya rapat kerja senantiasa dimanfaatkan untuk memperbaiki kinerja Kementerian dan Lembaga sehingga urusan rakyat dapat diselesaikan. “Rakyat menaruh harapan kepada tugas konstitusional DPR RI untuk membuat hidupnya semakin baik,” tegasnya.

Puan turut menyampaikan rasa keprihatinan dan belasungkawa atas bencana banjir dan longsor yang terjadi di beberapa daerah. “Pemerintah harus segera melakukan langkah-langkah tanggap darurat bagi yang terdampak serta memperkuat upaya mitigasi bencana dalam menghadapi naiknya curah hujan pada akhir tahun 2022 ini,” tuturnya. ( DPR )