Kepala bank sentral Libya meninggalkan negaranya karena ancaman milisi

Dewan Kepresidenan yang berpusat di Tripoli menunjuk dewan direktur baru, dengan operasi perbankan ditangguhkan di tengah pergolakan.

Gubernur bank sentral Libya Sadiq al-Kabir mengatakan bahwa dia dan sejumlah pegawai senior lembaga tersebut terpaksa meninggalkan negaranya untuk menghindari ancaman milisi bersenjata, Financial Times melaporkan.

“Milisi mengancam dan meneror staf bank dan terkadang menculik anak-anak dan kerabat mereka untuk memaksa mereka pergi bekerja,” kata al-Kabir dalam wawancara telepon yang diterbitkan surat kabar tersebut pada hari Jumat.

Bank Sentral Libya, yang mengendalikan pendapatan minyak senilai miliaran dolar, berada di pusat krisis politik terbaru yang melanda negara yang terpecah belah akibat konflik sejak penggulingan penguasa lama Muammar Gaddafi yang didukung NATO pada tahun 2011, yang sekarang terbagi antara dua pemerintahan yang bersaing di timur dan barat.

Perselisihan terbaru antara kedua pemerintahan ini meningkat pada hari Senin, ketika Perdana Menteri yang berkedudukan di Tripoli, Abdul Hamid Dbeibah, memimpin Pemerintah Persatuan Nasional yang diakui secara internasional yang berpusat di Libya barat, berupaya untuk menyingkirkan al-Kabir, dengan mengirimkan delegasi untuk mengambil alih kantor gubernur bank sentral.

Menurut laporan FT, ketegangan antara kedua pria itu meningkat. Al-Kabir menuduh perdana menteri “mengeluarkan uang secara berlebihan dan menggambarkan gambaran ekonomi yang ‘menyenangkan’ dalam pidatonya”. Kritikus gubernur menuduhnya salah menangani pendapatan minyak.

Menanggapi serangan terhadap pimpinan dan karyawan bank, pemerintah timur yang berpusat di Benghazi, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Osama Hammad, mengumumkan pada hari Senin bahwa mereka akan menutup ladang minyak.

Pemerintah timur tidak diakui secara internasional, namun pemimpin militernya, Khalifa Haftar, menguasai sebagian besar ladang minyak Libya.

Al-Kabir mengatakan kepada FT bahwa upaya Dbeibah untuk menggantikannya adalah ilegal, dan melanggar kesepakatan negosiasi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai pengangkatan kepemimpinan di lembaga keuangan tersebut.

Perbankan ditangguhkan

Melaporkan dari Tripoli, Malik Traina dari Al Jazeera mengatakan bahwa tampaknya tidak seorang pun memegang kendali penuh atas bank tersebut.

Dewan Kepresidenan yang berpusat di Tripoli telah menunjuk dewan direktur baru, pergolakan tersebut menyebabkan penghentian sementara sebagian besar operasi perbankan di negara tersebut, yang menyebabkan masyarakat tidak dapat mengakses uang mereka atau melakukan transfer.

“Orang-orang tidak tahu apa yang sedang terjadi,” kata Traina. “Dewan direksi yang baru memegang kendali atas gedung tersebut. Pinggiran bank sentral dijaga ketat. Ada banyak sekali petugas keamanan dari Kementerian Dalam Negeri.”

Sementara al-Kabir telah meminta para karyawan untuk menjauh dari lokasi bank, dewan direksi yang baru telah meminta mereka untuk masuk dan mulai bekerja. “Staf bank sentral benar-benar bingung tentang apa yang harus mereka lakukan,” kata Traina.

“Transaksi perbankan telah ditangguhkan selama hampir seminggu sekarang, sehingga orang tidak dapat mentransfer uang. Ada masalah likuidasi yang besar, sehingga mereka juga tidak dapat menarik uang mereka. Selain itu, ada ancaman bahwa gaji pegawai negeri akan tertunda,” katanya.

“Sejak masalah ini dimulai, harga-harga terus naik,” kata Amal Dalha, seorang warga Tripoli, kepada Al Jazeera. “Mengapa orang bekerja? Mereka bekerja agar gaji mereka dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sekarang mereka mengatakan gaji mereka dibekukan dan kini ada pembicaraan bahwa hal itu bisa berlangsung selama berbulan-bulan. Bagaimana orang akan hidup?”

Ketidakstabilan

Krisis atas kendali bank sentral menciptakan tingkat ketidakstabilan lain di negara kaya minyak itu, faksi timur dan barat masing-masing menarik dukungan dari Rusia dan Turki.

Pihak berwenang di wilayah timur mengatakan pada hari Senin bahwa penutupan tersebut berlaku untuk semua ladang, terminal, dan fasilitas minyak, tanpa menyebutkan berapa lama akan berlangsung.

Misi Dukungan PBB di Libya (UNSMIL) minggu ini menyerukan penangguhan keputusan sepihak, pencabutan force majeure pada ladang minyak, penghentian eskalasi dan penggunaan kekuatan, dan perlindungan karyawan bank sentral.

Menurut Traina, misinya adalah “bertemu dengan para pemangku kepentingan” dan berencana untuk mengadakan “pertemuan darurat dengan semua pihak yang terlibat” untuk menghasilkan solusi.