Kebocoran Data Pribadi, H.Syahrir: Para Pihak Harus Bertanggung Jawab
- account_circle Admin
- calendar_month
- comment 0 komentar
BANDUNG – Kebocoran data pribadi di Indonesia kembali terulang. Kali ini diduga menimpa 279 juta data peserta BPJS Kesehatan.
Anggota DPRD Jabar H. Syahrir, S.E., M. IPol. menyatakan bocornya data penduduk Indonesia adalah persoalan yang sangat serius. Pasalnya data hingga tersebar dan diperjualbelikan di internet.
Apalagi dalam 279 juta data penduduk Indonesia yang bocor itu berisi Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor ponsel, e-mail, alamat, dan gaji. Sebagian di antaranya juga memuat foto pribadi.
Sehingga Syahrir mendesak dugaan kebocoran data penduduk, harus ditelusuri. Para pihak yang bertanggung jawab, harus mengusut tuntas kebocoran data ini.
“Demikian juga data pribadi penduduk harus dilindungi dan dijaga dengan baik. Dugaan kebocoran data penduduk harus ditelusuri kebenarannya. Para pihak harus bertanggung jawab jika kebocoran data penduduk terbukti. Harus diusut tuntas.” ucap Syahrir.
Menurutnya, bocornya data pribadi milik BPJS Kesehatan ini berpotensi menjadi target kejahatan digital atau biasa disebut cyber crime. Kerugian finansial juga menjadi dampak terbesar dari kegiatan cyber crime.
Bentuk aksinya bisa bermacam-macam, mulai dari phishing yakni kejahatan dunia maya dengan cara penggalian informasi rahasia hingga extortion atau pemerasan.
Tak hanya dialami oleh individu, maupun perusahaan, kehilangan sejumlah uang akibat tindak cyber crime juga dialami oleh negara.
Berdasarkan penelitian Frost & Sullivan yang diprakarsai Microsoft pada 2018, kejahatan siber di Indonesia bisa menyebabkan kerugian mencapai Rp 478,8 triliun atau 34,2 miliar dollar AS. Jumlah itu tergolong sangat fantastis.
Politisi Gerindra ini menegaskan di era Revolusi Industri 4.0 saat ini, kedaulatan sebuah bangsa tidak hanya terletak pada penguasaan wilayah darat, laut, dan udara saja, tetapi juga wilayah siber.
“Rasanya semua pihak sepertinya sepakat bahwa kasus kebocoran kali ini merupakan momentum bagi semua pengelola sistem, apakah itu sektor pemerintahan maupun swasta, untuk berbenah dan menyiapkan secara sungguh-sungguh sistem yang lebih aman, selain dibarengi dengan peningkatan skill dan kesadaran para penggunanya.”pungkasnya
Sumber : westjavatoday.com
- Penulis: Admin
Saat ini belum ada komentar