DPRD Kabupaten Bekasi: Jangan Hanya Rakyat Kecil yang Digusur, Sementara Bangli Milik Perusahaan Besar Dibiarkan
- account_circle Admin
- calendar_month
- comment 0 komentar
Pembongkaran bangli di Kabupaten Bekasi.
Pemerintah Kabupaten Bekasi tengah rajin gelar penertiban dan pembongkaran bangunan liar (bangli) disejumlah wilayah.
Hal ini tuai sorotan Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi PKS, karena dinilai rawan menimbulkan polemik di masyarakat pro dan kontra.
Sebab, Penertiban dinilai hanya menyasar warga kecil, sementara bangli milik pengusaha besar, seperti pengusaha limbah, belum tersentuh.
Disampaikan Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, Saeful Islam, ia menyatakan tetap mendukung soal penertiban tersebut, namun menekankan pentingnya keadilan dalam pelaksanaannya.
“Kami mendukung penertiban karena bangli memang menghambat aliran sungai. Tapi jangan hanya rakyat kecil yang digusur. Bangli milik pengusaha besar juga harus ditertibkan,” kata Saeful Islam, Rabu (30/4/2025).
Tak hanya itu, Saeful juga menyoroti julukan “Raja Bangli” yang kini melekat pada Bupati Ade. Menurutnya, julukan tersebut bisa menjadi simbol positif jika dibarengi dengan komitmen nyata dalam penataan ruang secara menyeluruh dan adil.
“Kalau memang betul Bupati ini Raja Penertiban Bangli, ayo kita dukung. Tapi harus adil. Jangan sampai rakyat kecil yang digusur, sementara pengusaha besar dibiarkan,” tegasnya.
Selain itu, Politisi PKS itu juga mengkritisi belum adanya kejelasan pasca-penertiban. Internal DPRD, kata dia, belum menerima penjelasan resmi dari Pemkab Bekasi soal anggaran ataupun rencana pemanfaatan lahan eks-bangli.
“Bangli udah diratain, mau diapain? Mau dijadikan taman? Belum ada pembicaraan. Mungkin nanti saat perubahan anggaran baru dibahas,” ujarnya.
Ia menyebut, penertiban ini tidak tercantum dalam program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati, meski kemungkinan besar menjadi bagian dari turunan visi-misi yang akan dituangkan dalam RPJMD.
Saeful mengingatkan pentingnya mempertimbangkan aspek sosial dalam kebijakan ini. Ia menegaskan, warga terdampak perlu mendapat perhatian agar tidak semakin termarjinalkan.
“Warga kecil yang digusur bisa makin miskin. Harus ada jaring pengaman sosial atau penampungan sementara. Jangan asal gusur tanpa solusi,” ucapnya.
- Penulis: Admin
