BBM Naik Kopri PMII Bekasi Tuntut Pemkab Lindungi Kehidupan Rakyat
- account_circle Admin
- calendar_month
- comment 0 komentar
Resti MPPS Ketua Kopri PMII Kabupaten Bekasi.
BEKASI – Korps PMII Putri (Kopri) Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Bekasi turut menyuarakan menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM Bersubsidi) di komplek Pemerintahan Kabupaten Bekasi pada (9/9/2022) kemarin.
Ketua KOPRI PC Kabupaten Bekasi, Resti MPPS menuntut Pemrintah Kabupaten Bekasi (Pemkab Bekasi) untuk melindungi kehidupan rakyat termasuk perempuan, anak-anak, dan lansia agar bisa hidup secara layak dan bermartabat.
“Kenaikan harga BBM, ini menunjukkan adanya pembiaran rakyat hidup di bawah standar kelayakan, bagian dari kegagalan negara menjamin pemenuhan hak warganya, perempuan merupakan kelompok yang paling merasakan dampak dari kenaikan harga BBM,” kata Resti MPPS dalam keterangan siaran pers yang diterima, Sabtu (10/9/2022).
Pasalnya, menurut Resti perempuanlah yang lebih banyak mengatur kebutuhan rumah tangga ditengah harga kebutuhan pokok merangkak naik dan daya beli yang menurun. Perempuan, anak dan lansia berisiko menanggung dampak terberat di dalam keluarga.
“Kondisi distribusi relasi kuasa sosial yang timpang gender akan tetap menjadikan perempuan sebagai pihak yang dihadapkan pada tekanan psikis akibat kenaikan harga BBM,” kata dia.
KOPRI Kabupaten Bekasi menilai Kenaikan harga BBM juga akan mengganggu perputaran roda ekonomi dalam sektor strategis pemerintahan yang ada di Kabupaten bekasi khsusnya. Sebagian besar aktivitas perekonomian bertumpu pada sektor transportasi, industri, pertanian, kelautan dan perikanan, dan pariwisata.
Kegiatan aksi dihadiri oleh para kader pmii dan kopri se-kabupaten bekasi, berjalan dengan kondusif dengan menyatakan sikap sebagai berikut:
1. Menolak secara tegas kebijakan kenaikan BBM bersubsdi, yang akan berdampak pada menurunnya daya beli dan kualitas hidup.
2. Mengusulkan adanya penghapusan pos-pos anggaran APBN yang berujung pada pemborosan.
3. Mendorong pemerintah untuk membuka keterlibatan masyarakat dalam penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran.
Editor: Ardi Priana
- Penulis: Admin
Saat ini belum ada komentar