Baleg DPR Ingin Hapus RUU Larangan Perdagangan Daging Anjing-Kucing?
- account_circle Admin
- calendar_month
- comment 0 komentar
Ilustrasi Anjing
[ad_1] Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Golkar, Firman Soebagyo, memberikan usulan soal aturan pelarangan perdagangan daging anjing dan kucing di dalam Prolegnas jangka menengah 2025-2029 untuk dihapus dari daftar.
Ia menilai bahwa masih ada masyarakat di Indonesia yang mengonsumsi daging anjing. Firman menyoroti masukan dari Yayasan JAAN Domestic Indonesia.
“Tentunya kami DPR mendengarkan aspirasi masyarakat sepeti NGO-NGO yang menyampaikan. Namun tidak serta-merta bahwa apa yang diusulkan NGO itu harus kita terima dan kita masukan long list,” kata Firman dalam rapat di DPR, pada Senin (18/11/2024).
“Kita harus membuat UU ini rasional begitu, ini contoh ya, saya bukan pemakan anjing tetapi saya tahu bahwa di Tanah Air ini, dengan keanekaragaman, kebhinekaan kita ada daerah-daerah tertentu yang mengonsumsi anjing ini di sini,” tambahnya.
Kemudian, Firman menyoroti poin 24 tentang kesejahteraan dan perlindungan hewan. Firman menilai poin 25, yaitu RUU tentang pelarangan kekerasan terhadap hewan domestik dan pelarangan perdagangan daging anjing dan kucing kontroversi.
“Ini sebetulnya nggak perlu lah ini, ini kan UU yang nggak perlu diatur yang kontroversi-kontroversi gini. Nah oleh karena itu, ini kan jadi memperpanjang daripada long list kita. Lebih baik kita masukkan UU yang betul-betul mendukung kinerja pemerintah, saya yakin pemerintah juga nggak setuju ini,” ujarnya.
“Dan NGO-NGO itu nggak ada value-nya bagi partai politik juga di elektoral. Berkali-kali saya sampaikan mohon maaf aja, jadi tolong ini ketua kalau seandainya dibikin RUU tentang kesejahteraan dan perlindungan hewan sudah titik di situ,” ungkapnya.
“Nanti di dalam ada bab-bab, pasal-pasal, tapi tidak serta-merta ditulis perdagangan daging anjing sudahlah nggak perlu. Nanti kasihan. Saya bukan orang Batak, saya bukan orang yang mengonsumsi anjing, tapi saya tahu persis bahwa ini ada yang mengkonsumsi harus kita lindungi karena sebagai hak warga negara dengan keanekaragaman,” pungkasnya.
[ad_2]
Sumber: lambeturah.co.id
- Penulis: Admin
