Setelah Bertemu Presiden Jokowi, Ketum PB HMI Dikecam Kader se-Indonesia

JOGJA – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang jogja meminta pertanggung jawaban dan penjelasan Ketua Umum PB HMI terkait komitmen dan dukunganya terhadap program pemerintah dalam proyek pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

HMI Cabang Jogja dalam keterangan pers release nya menerbitkan Pernyataan Sikap kepada Pengurus Besar (PB) HMI, Kamis (31/03).

Diketahui Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) kala itu bersama 12 organisasi mahasiswa kelompok Cipayung Plus beraudiensi dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, (23/03).

Pada pertemuan kelompok Cipayug Plus dengan Presiden Jokowi membahas sejumlah isu, mulai program rumah kebangsaan yang merupakan program dari Cipayung Plus, lalu membahas stabilitas harga bahan pokok,sampai akhirnya mendukung proyek Ibu Kota Negara (IKN).

Dalam keterangan pers release HMI Cabang Jogja bertuliskan “Audiensi kelompok Cipayung Plus sama sekali tidak membawa tuntutan, jutru membawa program dan dukungan terhadap proyek yang sedang dikerjakan pemerintah”.

Selain itu HMI Cabang Jogja mengungkapkan kalau Ketua Umum PB HMI Saudara Raihan Ariatama memberikan keterangan sekurang-kurangnya berbunyi demikian.

“Tadi telah kami sampaikan, dan kelompok Cipayung Plus berkomitmen untuk membersamai program pemindahan ibu kota baru bisa berjalan dengan baik dan tidak membuat malu dan bisa menjadi prestasi, legacy presiden hari ini di mata dunia,” tulisnya dalam surat itu, yang diketuai Irawan Wijaya Kabid Bidang Sosial Politik HMI Cabang Jogja.

Lebih lanjut, Kata Irawan Wijaya, Saudara Raihan Ariatama selaku Ketua Umum PB HMI menyatakan statemen dengan mengaku sangat bangga dan terhormat bisa bertemu langsung dengan Presiden Jokowi, karena biasanya dia melihat pemimpin pemerintahan ini dari jauh seperti melelui media televisi atau media sosial.

“Hari ini bisa bertemu langsung dan kami mendapat energi positif dari kepemimpinan beliau yang luar biasa” tegasnya dia .

Hal ini pun dari pernyataan yang dilontarkan Raihan Ariatama, Ketua Umum PB HMI  menimbulkan banyak kecaman dari kader Himpunan Mahasiswa Islam se-Indonesia.

“Raihan Ariatama telah banyak digelari sebagai penjilat oleh banyak kader HMI se-Indonesia,” ungkap dia.

Pasalnya ditengah situasi ketidakpastian kebutuhan hidup rakyat, kelangkaan dan mahalnya kebutuhan pokok, konstitusi yang hendak dibajak, turun nya indeks demokrasi, aktivis HAM dikriminalisasi, dan banyak isu nasional termasuk pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) yang masih diperdebatkan kontroversialnya, sedang dibedah oleh banyak kader HMI di tingkat komisariat hingga cabang melalui berbagai diskusi dan aksi.

Dikatakan irawan, Saudara Raihan Ariatama sebagai Ketua Umum PB HMI justru memberikan sikap berkomitmen terhadap program pemerintah dan bermitra dengan rezim kali ini.

“Jelas ini menunjukan bagaimana kusamnya profil HMI bila sosok yang seyogyanya menjadi teladan kini kian jauh dari garis perjuangan, sebagaimana termaktub dalam Anggaran Dasar Himpunan Mahasiswa Islam BAB IV pasal 8,” tuturnya.

Diungkapkan Irawan, HMI berberan sebagai organisasi perjuangan. Sikap yang dipertontonkan Ketua Umum PB HMI kepada seluruh kader HMI se-Indonesia ini dianggap telah menodai visi besar HMI itu sendiri sebagai wadah candradimuka lahirnya kader umat dan bangsa sebagaimana yang diharapkan para pemrakarsa HMI.

Selain peran tersebut perlu dipertegas kembali bahwa HMI merupakan organisasi yang bersifat independen, sebagai mana yang tecantum dalam pasal 5 Anggaran Dasar HMI.

Telah gamblang disebutkan pada sifat independen HMI adalah sifat organisasi secara etis merupakan karakter dan kepribadian kader HMI yang implementasinya harus terwujud  didalam bentuk pola pikir, pola sikap, dan pola laku setiap kader HMI maupun dalam melaksanakan.

“Hakekat dan mission” organisasi HMI dalam kiprah hidup berorganisasi, bermayarakat,dan bernegara. Independensi etis sebagai kader HMI inheren dalam tindak tanduknya sebagai individu, setiap kader HMI berkewajiban untuk senantiasa menjaga dan menegakanya,”tandesnya.

Demikian juga independensi organisatoris harus kukuh dipegang, dalam melaksanakan dinamika organisasi, HMI secara organisatoris  tidak pernah “committed” dengan kepentingan pihak manapun ataupun kelompok dan golongan manapun kecuali tunduk dan terikat pada kepentingan kebenaran dan objektifitas kejujuran dan keadilan.

Pernyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Umum PB HMI, Raihan Ariatama jelas menuai kekecewaan melalui sikap dan keberpihakanya yang lalai terhadap prinsip independensi etis dan independensi organisatoris.

Dengan pertimbangan tersebut, HMI Cabang Yogyakarta menyampaikan beberapa hal berikut :

1.Pernyataan sikap dan keberpihakan Ketua Umum PB HMI saudara Raihan Ariatama dengan tegas tidak mewakili HMI secara kelembagaan.

2.Mengecam segala bentuk tindakan Ketua Umum PB HMI dalam mempolitisir organisasi untuk kepentingan pribadi.

3.Menuntut Ketua Umum PB HMI untuk bersikap lebih objektif, kritis, dan tegas terhadap isu nasional serta kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat.

4.Menuntut Ketua Umum PB HMI untuk senantiasa memegang teguh dan menjaga nilai dan prinsip Independensi organisasi.

Hingga berita ini diunggah Ketua Umum PB HMI belum terkonfirmasi guna hak jawab.

Reporter: Iky

Editor: Wilujeng Nurani