LaNyalla Minta Partai Lolitik Tak Bikin Gaduh dengan Usul Penundaan Pemilu 2024
- account_circle Admin
- calendar_month
- comment 0 komentar
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Foto: istimewa
Isu penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden masih jadi bahan perbincangan di media sosial.
Isu penundaan Pemilu 2024 ini pertama kali disampaikan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin.
Cak Imin mengusulkan Pemilu 2024 ditunda selama satu tahun hingga dua tahun. Dia berdalih supaya momentum perbaikan ekonomi tidak hilang dan tidak terjadi pembekuan ekonomi.
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menanggapi usulan penundaan Pemilu 2024 tersebut.
LaNyalla meminta agar partai politik tidak membuat gaduh dengan mengusulkan dan membahas penundaan Pemilu 2024.
“Jangan sampai membuat gaduh di masyarakat dengan kabar-kabar yang menjadi polemik. Dalam situasi masyarakat yang masih menghadapi masalah ekonomi, partai politik seharusnya bisa menahan diri,” kata LaNyalla di Surabaya, dikutip dari Antara, Selasa (8/3/2022).
LaNyalla mengatakan bahwa pemerintah tidak pernah membahas masalah penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.
“Saya rasa sikap pemerintah dan Presiden Joko Widodo sudah jelas terhadap isu itu. Hal yang tidak pernah dibahas di pemerintahan,” ujarnya.
Selain itu, LaNyalla juga meminta media memberikan edukasi ke masyarakat serta mendudukkan dan menjernihkan persoalan ini agar situasi di tengah-tengah masyarakat tetap kondusif.
Mantan Ketua Kadin Jatim tersebut menegaskan sampai saat ini Presiden Joko Widodo tetap menginginkan Pemilu diadakan tahun 2024.
“Hal itu sudah sering disampaikan beliau. Tapi yang kemudian terjadi, seolah-olah pemerintah mendorong pemilu ditunda. Ini yang tidak benar. Apalagi isu itu meluas kemana-mana dan menyeret sejumlah nama,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan pemerintah tidak pernah membahas dan mendorong kedua wacana tersebut.
Presiden Jokowi, kata dia, sampai dua kali memimpin rapat kabinet yaitu pada 14 dan 27 September 2021 yang isinya meminta dirinya dan kementerian di bawahnya untuk melakukan sejumlah langkah.
Pertama memastikan Pemilu 2024 berjalan aman, lancar, tidak memboroskan anggaran, tidak terlalu lama masa kampanye-nya dan juga tidak terlalu lama jarak antara pemungutan suara dan hari pelantikan pejabat-pejabat hasil pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Editor: M. Hafid
- Penulis: Admin
Saat ini belum ada komentar