Pengadilan Israel sebut tidak akan mengadili kejahatan perang Israel

Selama lebih dari sembilan bulan, Amerika Serikat dan sekutu dekat Israel lainnya telah berulang kali membela tindakan tentara Israel di Gaza dan Tepi Barat. Mereka telah menolak atau mengabaikan tuduhan genosida, penyiksaan, hukuman kolektif, dan kejahatan perang serta kejahatan terhadap kemanusiaan lainnya, meskipun ada banyak laporan oleh para ahli PBB dan organisasi hak asasi manusia yang merinci berbagai kekejaman.

Dalam membela tentara Israel, sekutu Israel sering merujuk pada kesempatan untuk mencari keadilan atas kejahatan di pengadilan Israel. Dalam tanggapannya terhadap Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional Karim Khan yang meminta surat perintah penangkapan bagi pejabat Israel, Departemen Luar Negeri AS, misalnya, mengklaim bahwa jaksa tidak menunda penyelidikan nasional terlebih dahulu. Pemerintah Israel juga telah membuat argumen yang sama.

Namun pengamatan yang lebih dekat terhadap sistem peradilan Israel mengungkapkan bahwa penuntutan keadilan atas kejahatan perang yang dilakukan oleh pejabat Israel tidak mungkin membuahkan hasil.

Otoritas legislatif dan yudikatif Israel mengakui hukum dan konvensi internasional. Namun, melalui pengecualian hukum, mereka juga menciptakan ruang bagi pengabaian total hukum internasional oleh pejabat Israel, pasukan keamanan, dan militer. Hal ini mengikis larangan hukum internasional pada masalah-masalah yang sangat penting.

Dua contoh kejahatan yang menggambarkan kontradiksi hukum antara yurisprudensi Israel dan hukum internasional adalah penyiksaan dan hukuman kolektif.

Penyiksaan jelas-jelas merupakan tindakan ilegal menurut hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia internasional. Larangan ini bersumber dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahannya, Konvensi Menentang Penyiksaan, dll.

Berdasarkan paragraf 277 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Israel tahun 1977 dan ratifikasi Israel terhadap Konvensi Anti Penyiksaan tahun 1991, sistem hukum Israel mengakui penyiksaan sebagai tindakan ilegal. Namun pada kenyataannya, praktik penyiksaan telah didokumentasikan secara luas oleh LSM Israel dan media Israel, dan tetap tidak memiliki akibat hukum apa pun. Dalam sembilan bulan terakhir, praktik ilegal ini bahkan semakin intensif, menurut aktivis hak asasi manusia.

Komite Publik Melawan Penyiksaan di Israel (PCATI) telah mendokumentasikan bahwa antara tahun 2001 dan 2022, lebih dari 1.400 klaim penyiksaan oleh otoritas Israel dibuat, tetapi hanya dua yang diselidiki dan tidak ada yang menghasilkan dakwaan.

Hal ini karena agen Shin Bet (dinas keamanan internal) dan tentara Israel dilindungi oleh celah hukum yang memungkinkan adanya “keharusan” untuk menentukan apakah penyiksaan dapat digunakan dalam semua yang disebut “situasi bom waktu”. Skenario-skenario ini didefinisikan secara longgar dan membenarkan penggunaan penyiksaan untuk mendapatkan informasi dari tersangka yang konon dapat membantu mencegah bahaya yang mengancam jiwa dan keamanan nasional. Meskipun “situasi bom waktu” dapat ditafsirkan secara terbuka, pengecualian ini ditegakkan oleh dua putusan Mahkamah Agung Israel pada tahun 1999 dan kemudian pada tahun 2018.

Celah hukum tersebut sebenarnya telah diakui sebagai masalah oleh otoritas Israel yang telah berjanji untuk membuat undang-undang yang tegas terhadap penyiksaan, tetapi tidak ada yang terwujud. PCATI bahkan merujuk 17 kasusnya ke ICC pada tahun 2022 karena menyadari bahwa keadilan bagi korban penyiksaan tidak mungkin diperoleh di pengadilan Israel. Hal ini karena sebagian besar kasus dengan cepat dibatalkan dengan alasan bahwa, konon, “tidak ada dasar bukti yang mendukung versi yang diinterogasi”.

Masalah hukuman kolektif menunjukkan pola yang sama. Hukuman kolektif adalah pemberian hukuman kepada banyak warga sipil berdasarkan tindakan satu atau beberapa orang. Larangan internasionalnya bermula dari Konvensi Den Haag tahun 1899, yang ditegaskan kembali oleh Konvensi Jenewa dan telah menjadi hukum kebiasaan internasional.

Peradilan Israel telah berulang kali menegaskan komitmennya terhadap larangan hukuman kolektif. Lebih jauh, pasal 16 KUHP memfasilitasi penuntutan berdasarkan perjanjian internasional.

Namun, dalam praktiknya, tentara Israel secara teratur melakukan hukuman kolektif dalam skala besar. Ini termasuk penghancuran rumah keluarga tersangka “teroris” di wilayah Palestina yang diduduki dan pengepungan selama 17 tahun di Jalur Gaza.

Pengadilan Israel secara konsisten menolak klaim bahwa kedua kebijakan ini merupakan hukuman kolektif.

Peraturan 119 (1) Undang-Undang Darurat Israel mengizinkan pembongkaran rumah sebagai hukuman atas tindakan ilegal yang dilakukan atau jika ada dugaan bahwa tindakan ilegal sedang berlangsung di rumah tersebut, bahkan jika beberapa generasi tinggal di sana. Hal ini secara langsung bertentangan dengan Pasal 33 Konvensi Jenewa karena kebijakan tersebut mengabaikan orang-orang yang tidak terlibat yang tinggal di rumah tersebut dan karenanya merupakan hukuman kolektif.

Namun, pada tahun 1986, pengadilan Israel memutuskan bahwa pembongkaran bukanlah hukuman kolektif, bukan berdasarkan dampak pembongkaran rumah (yang memang mempengaruhi seluruh keluarga), tetapi berdasarkan pertimbangan aneh bahwa hal itu akan membuat Peraturan 119 (1) menjadi tidak relevan karena hanya akan diterapkan kepada “teroris” yang konon tinggal sendiri.

Yang lebih mengejutkan, pengadilan yang sama berpendapat bahwa pembongkaran merupakan sebuah “pencegahan” dan bukan sebuah “hukuman”, dan bahwa dampak kolektif (dari hukuman) sebenarnya meningkatkan efek pencegahan.

Para hakim juga tidak mau “campur tangan”, karena mereka enggan melanggar kewenangan komandan lapangan Israel, menyerahkan keputusan ini sepenuhnya kepada kebijaksanaan mereka, yang melanggar Pasal 71 Konvensi Jenewa. Putusan ini secara efektif telah menutup pintu pertanggungjawaban yudisial atas kejahatan ini. Hingga hari ini, tidak ada tentara Israel yang dituntut atas penghancuran rumah keluarga Palestina.

Dalam kasus pengepungan Israel terhadap Gaza – yang secara luas diakui sebagai bentuk hukuman kolektif – Israel juga berupaya menghindari ketentuan hukum internasional.

Sebelum 7 Oktober, pejabat Israel dan pakar hukum berpendapat bahwa pengepungan tersebut merupakan serangkaian sanksi ekonomi. Setelah 7 Oktober, pemerintah Israel memberlakukan blokade total, memutus pasokan air, listrik, makanan, dan medis. Meskipun PBB dan berbagai organisasi hak asasi manusia menunjukkan bukti nyata hukuman kolektif, termasuk kelaparan, pejabat Israel mengklaim bahwa pasukannya mengizinkan cukup banyak bantuan “untuk mencegah krisis kemanusiaan”. Menurut Oxfam, jumlah kalori di Gaza saat ini mencapai 245 per hari, kira-kira seperempat dari jumlah minimum yang dibutuhkan untuk menghindari kelaparan.

Dengan latar belakang praktik yang dilarang secara internasional ini, yang diizinkan oleh pengecualian hukum yang dibuat oleh pengadilan yang bertentangan dengan hukum internasional, sistem hukum Israel secara konsisten gagal meminta pertanggungjawaban otoritas Israel atas pelanggaran hukum internasional. Bahkan, dengan menegakkan celah hukum, peradilan Israel secara sistematis telah memungkinkan terjadinya penyiksaan dan mengizinkan terjadinya hukuman kolektif.

Selama bertahun-tahun, Israel telah berupaya keras untuk menutupi kesenjangan yang sangat besar antara standar internasional dan kebijakan militer Israel, yang difasilitasi oleh sistem pengecualian hukum yang berbelit-belit. Kini, istana kartu itu telah runtuh.

Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah milik penulis sendiri dan belum tentu mencerminkan sikap editorial Al Jazeera.